Kabar Rakyat

Penyaluran PKH & Sembako Tahap II Th 2023 Kec. Limbangan

Pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan masyarakat dari resiko sosial memberikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Bansos dapat berupa uang atau barang yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Ada bermacam-macam bantuan sosial yang diberikan di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Setelah pada 3 April 2023 lalu dilaksanakan penyaluran Bansos PKH dan Sembako Tahap I di Kecamatan Limbangan yang dilakukan secara serentak melalui tiga titik penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yakni di Balai Desa Margosari, Balai Desa Limbangan, dan Balai Desa Peron, pada Rabu, 17 Mei 2023 ini kembali dilakukan penyaluran Bansos PKH dan Sembako Tahap II Tahun 2023.

Titik penyalurannya masih sama yaitu:

Balai Desa Limbangan untuk melayani 887 KPM dari Desa Limbangan (265 KPM), Tambahsari (163 KPM), Tamanrejo (174 KPM), Sumberahayu (64 KPM), Sriwulan (57 KPM), Pagertoyo (74 KPM), dan Tabet (90 KPM).

Balai Desa Peron untuk melayani 889 KPM dari Desa Peron (331 KPM), Kedungboto (319 KPM), Gondang (167 KPM), dan Pakis (72 KPM).

Balai Desa Margosari untuk melayani 941 KPM dari Desa Margosari (237 KPM), Gonoharjo (144 KPM), Jawisari (110 KPM), Ngesrepbalong (261 KPM), dan Pagerwojo (189 KPM).

Secara keseluruhan, Penyaluran Bansos PKH dan Sembako Tahap II Tahun 2023 ini memberikan kemanfaatan bagi 2717 KPM.

Diinformasikan oleh TKSK Kecamatan Limbangan, Novyan Budiarto, bagi KPM lansia, jompo, dan difabel yang tidak bisa mengambil bantuan sosial di titik penyaluran tersebut di atas, maka bantuan akan diantarkan langsung ke rumah KPM. Sedangkan para fasilitator yang bertugas di masing-masing titik penyaluran bansos melaporkan bahwa kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar serta semua bantuan sudah disalurkan kepada KPM yang berhak menerima.

Sumber: Website Kecamatan Limbangan

Berita terkait dari web desa:

-Penyaluran Bansos PKH BPNT Desa Kedungboto

-Penyaluran Bantuan PKH dan Sembako Tahap II di Desa Jawisari

Kecamatan Limbangan Sosialisasikan Online Single Submission Berbasis Resiko

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau yang lebih sering disebut sebagai OSS berbasis risiko adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur proses perizinan dan administrasi bisnis secara online. Konsep dasarnya adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko.

Dalam sistem OSS berbasis risiko, pengusaha atau pemohon perizinan diharuskan mengisi formulir online yang memuat informasi mengenai bisnis atau usaha yang akan mereka jalankan. Data yang diberikan akan dievaluasi oleh pihak berwenang untuk menentukan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis tersebut.

Berdasarkan penilaian risiko, pihak berwenang akan menentukan jenis izin yang dibutuhkan, prosedur yang harus diikuti, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dengan adanya pendekatan berbasis risiko, proses perizinan dapat menjadi lebih efisien, karena hanya bisnis dengan risiko tinggi yang akan menjalani proses perizinan yang lebih detail, sementara bisnis dengan risiko rendah dapat memperoleh izin dengan proses yang lebih sederhana.

Selain itu, pendekatan berbasis risiko dalam OSS juga memungkinkan pemerintah atau lembaga terkait untuk fokus pada pemantauan dan pengawasan terhadap bisnis yang memiliki risiko tinggi, sedangkan bisnis dengan risiko rendah dapat diberikan kebebasan untuk beroperasi dengan lebih fleksibel.

OSS berbasis risiko memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dan investasi, serta meningkatkan iklim investasi dalam suatu negara atau wilayah. Dengan menyederhanakan proses perizinan dan meminimalkan birokrasi yang berlebihan, diharapkan dapat mendorong inovasi dan pemerataan kesempatan usaha.

Sebagai bagian dari upaya mendorong UMKM yang ada di Kecamatan Limbangan agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal, Pemerintah Kecamatan Limbangan melalui Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan Sosialisasi OSS Berbasis Resiko pada Selasa, 16 Mei 2023 di Pendopo Kecamatan Limbangan. Kegiatan yang dimulai pada jam 08:30 tersebut diikuti oleh Kasi Pelayanan Desa se-Kecamatan Limbangan dan perwakilan UMKM dari masing-masing desa.

Mewakili Camat Limbangan, Kegiatan Sosialisasi OSS Berbasis Resiko dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Herni Listyawati yang mana dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dalam memaksimalkan perizinan berusaha sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja maka sistem layanan perizinan diperbarui melalui OSS-RBA. Perizinan berusaha berbasis risiko ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semakin tinggi tingkatan bahaya suatu jenis usaha maka semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi agar tidak merusak kualitas lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat.

Lebih lanjut Sekcam menyampaikan bahwa sebenarnya aturan OSS-RBA ini sudah lama, namun karena masih banyak masyarakat yang bertanya dan mengalami kendala dalam pengurusan perizinan ini maka perlu diadakan sosialisasi.

Selanjutnya, paparan materi disampaikan oleh narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Putri Cahya Neka.

OSS Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana risiko yang menjadi dasar perizinan diklasifikasikan sebagai berikut: (Pasal 10 ayat 1 dan 2 PP No.5 Th 2021)

-Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah,
-Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah,
-Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, dan
-Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

OSS-RBA memberikan layanan bagi pelaku usaha yang menjalankan Usaha Mikro Kecil (UMK) milik WNI baik orang perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha maksimal 5 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha dengan kegiatan berisiko rendah tidak membutuhkan verifikasi dari Pemerintah Daerah atau Kementerian atau Lembaga lainnya. Data yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran OSS-RBA Skala Usaha UMK cukup menggunakan NIK KTP Elektonik terdaftar di Dukcapil, E-mail aktif, dan NPWP. Pendaftaran online bisa dilakukan menggunakan HP Android dengan mengunduh aplikasi OSS dari Google Playstore, atau melalui website https://oss.go.id/

Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, yang pertama akan meningkatkan pemahaman perangkat desa khususnya Kasi Pelayanan agar dapat memberikan bantuan pelayanan perizinan usaha bagi warga desa yang akan memulai usaha. Sedangkan bagi UMKM di Desa, diharapkan agar dalam menjalankan usahanya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber: Website Kecamatan Limbangan

Materi: DOWNLOAD

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kecamatan Limbangan

Tata cara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan sangat penting karena hal tersebut akan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Beberapa alasan mengapa tata cara pengadaan barang dan jasa yang baik di desa penting antara lain: Mencegah kecurangan/penyalahgunaan anggaran, memastikan kualitas barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan efisien, maka tata cara pengadaan barang dan jasa di desa harus dilakukan dengan sesuai peraturan yang berlaku dan melibatkan masyarakat untuk memantau pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Seksi Pemerintahan Kecamatan Limbangan menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Desa untuk Pemerintah Desa se-Kecamatan Limbangan.

Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi ini menggandeng Pendamping Kecamatan dan Tenaga Ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal sebagai narasumber. Adapun penyelenggaraannya pada Jum'at, 12 Mei 2023 di Pendopo Kecamatan Limbangan mulai jam 08:00 sampai selesai dengan diikuti oleh Sekretaris Desa dan Kasi Kesejahteraan Desa se-Kecamatan Limbangan sejumlah 16 desa.

Dalam sambutan pembukaan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi tersebut, Camat Limbangan, Alfebian Yulando menyampaikan bahwa Perbup yang baru yaitu Perbup No.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Desa untuk bisa dipedomani walaupun sebagian materi masih ada yang sama dengan Perbup sebelumnya. Bilamana ditemui kendala/permasalahan, diharapkan Desa segera berkoordinasi dengan para pendamping. Terkait kewajiban penyelesaian administrasi tata pemerintahan desa agar bisa segera diselesaikan bagi yang belum. sedangkan bagi yang sudah diselesaikan, Camat Limbangan mengucapkan terimakasih sembari berpesan agar ke depan penyelesaian administrasi bisa tepat waktu.

Setelah sambutan Camat, disampaikan materi sosialisasi oleh narasumber, yang pertama dari pendamping kecamatan Tri Prasetyo dan yang kedua dari Dispermasdes, Sumardi. Materi sosialisasi bisa diunduh dari link download yang disematkan pada akhir berita ini.

Diharapkan, setelah kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Kecamatan Limbangan dan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ini, masing-masing desa khususnya Sekretaris Desa dan Kasi Kesejahteraan Desa bisa memahami dan menerapkan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perbub No. 2 Tahun 2023 Tentang PBJ Desa.

Sumber: Website Kecamatan Limbangan
Download Materi

Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Desa Kedungboto

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PPS Desa Kedungboto menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Desa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

://selengkapnya

Sosialisasi Sanimas TA. 2023 Desa Kedungboto

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat ini menggunakan dana bantuan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 yang disalurkan melalui dana aspirasi anggota DPR Mochamad Herviano, sehingga dalam sosialisasi ini selain Kepala Desa Kedungboto dan perangkat, narasumbernya juga dari Tim Rumah Aspirasi Mochamad Herviano, dan Pendamping Sanimas Kabupaten Kendal.

://selengkapnya

Penyaluran BLT Tahun 2023 Desa Kedungboto

Menindaklanjuti surat dari Pemerintah Kecamatan Limbangan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Limbangan nomor 141/296/Kec.Limb, tentang Penyerahan BPT Desa Tahun 2023 Bulan 1 sd 3 (salur bulan Maret 2023), Pemerintah Desa Kedungboto melaksanakan penyaluran BLT kepada warga Desa Kedungboto yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT.

://selengkapnya

Pelatihan Kader Tim Pendamping Keluarga Kecamatan Limbangan

Kader Tim Pendamping Keluarga (KTPK) adalah seorang relawan yang bertugas membantu keluarga miskin dan rentan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui program pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia. KTPK menjadi ujung tombak program pemberdayaan keluarga dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kualitas keluarga di tingkat desa atau kelurahan.

KTPK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi pendamping keluarga: KTPK bertugas untuk menjadi pendamping bagi keluarga miskin dan rentan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga, seperti masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

://selengkapnya

Musyawarah Desa Penetapan RPJMDes 2022-2028 Desa Kedungboto

Seteleh melalui proses penyusunan sesuai dengan Permendesa No. 17 Tahun 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kedungboto akhirnya ditetapkan dalam Musyawarah Desa Kedungboto pada tanggal 8 Maret 2023 jam 19:00-21:30 bertempat di Balai Rakyat Desa Kedungboto, Jl. Selo Arjuno, Desa Kedungboto.

Musyawarah Desa yang diikuti oleh RT, RW, Perangkat Desa, Pendamping Desa, PKK, KPMD, LPMD, BPD, dan Forkopimcam ini terbuka untuk umum. Diawali pemaparan mengenai garis-garis besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungboto, secara musyawarah mufakat RPJMDes 2022-2028 ditetapkan. Dokumen RPJMDes yang sudah ditetapkan tersebut kemudian oleh Tim Penyusun diserahkan kepada Kepala Desa Kedungboto Ina Kristiyani untuk dijadikan acuan kebijakan pengelolaan Pemerintahan Desa.

://selengkapnya

Finalisasi RPJMDes 2022-2028 Desa Kedungboto

Mengikuti Alur Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa sesuai Permendesa No. 17 Tahun 2019 yang mana Rancangan RPJMDes Desa Kedungboto 2022-2028 telah dirembug dalam Musyarawah Desa, maka selanjutnya dilakukan finalisasi atau penyempurnaan tahap akhir.

Oleh karena itu, Tim Penyusun RPJMDes atau Tim 11 kembali melakukan pertemuan untuk melakukan koreksi dan revisi sebelum RPJMDes ditetapkan menjadi Perdes.

://selengkapnya

Penyaluran Dana Untuk Anak Stunting se-Desa Kedungboto

Stunting adalah gangguan yang terjadi pada anak-anak dan berpengaruh terhadap pertumbuhan mereka. Kasus stunting cukup umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2021, kasus balita stunting tercatat sebanyak 24,4% sehingga termasuk dalam masalah yang perlu ditangani. Stunting adalah salah satu jenis masalah kesehatan anak akibat gizi buruk, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh malnutrisi pada ibu hamil atau semasa anak dalam masa pertumbuhan. Ciri-ciri paling umum yang terlihat ketika anak mengalami stunting adalah berperawakan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Namun, perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu mengalami stunting. Namun anak yang mengidap stunting pasti berperawakan pendek karena asupan gizi yang terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama berisiko mengalami pertumbuhan yang terhambat.

://selengkapnya

Musrenbangcam Kecamatan Limbangan Th 2023

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dari bawah ke atas, setelah gelaran musdus, musrenbangdes, perumusan RPJMDes selesai dilaksanakan, maka di tingkat kecamatan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Penyelenggaraan Musrebangcam di Kecamatan Limbangan untuk Tahun Anggaran 2024, telah selesai dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 15 Februari 2023, bertempat di Pendopo Kecamatan Limbangan.

://selengkapnya

Pelantikan Pantarlih Desa Kedungboto

Pantarlih adalah petugas yang melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan yang nantinya akan tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pantarlih ini dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

://selengkapnya

Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Angkatan 1 Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2023 ini Pemerintah Kabupaten Kendal kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

Bimtek Angkatan I (pertama) yang diselenggarakan tanggal 9-11 Februari 2023 ini diikuti oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa khusus untuk desa-desa yang Kepala Desanya baru menjabat *).

Adapun bimtek yang dilakukan di Hotel Surya Yudha Purwokerto, Kabupaten Banyumas ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kendal dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Universitas Semarang.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam Bimtek untuk Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Angkatan 1 Tahun Anggaran 2023 meliputi:

-Produk Hukum Desa

-Penyusunan RPJMDes

-Administrasi Pemerintah Desa

-Peran Kejaksaan dalam mendukung Pemerintahan Desa

-Kewenangan Desa

-Kepemimpinan

/sumber: kedungboto.desa.id.

Musyawarah Desa Kedungboto Persiapan Awal Penyusunan RPJMDES 2022 -2028

Seiring dengan pergantian periode kepemimpinan di Desa Kedungboto, maka langkah awal yang dilakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang akan menjadi acuan arah pembangunan selama satu periode (6 tahun).

://selengkapnya:

Adhyaksa Peduli Pemberdayaan Bumdes, Kejaksaan Negeri Kendal

Kejaksaan Negeri Kendal melalui program inovasi Adhiyaksa Peduli Pemberdayaan Bumdes memberikan supervisi kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Limbangan terkait dengan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Promas Greenland, Nglimut, Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kamis, 2 Februasi 2023.

Acara dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal; Erny Veronica Maramba beserta para staf, Kepala Dispermasdes Kendal; Yanuar Fatoni, Camat Limbangan; Alfebian Yolando, dan diikuti oleh para Kepala Desa beserta Direktur Bumdes di Kecamatan Limbangan.

Dalam sambutannya Camat Limbangan, Alfebian Yolando mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Kejari Kendal dan Kepala Dispermasdes Kendal yang sudah hadir dalam HUT Bumdes tahun 2023, sekaligus memberikan supervisi kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Limbangan.

“Harapannya dalam forum ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya, karena dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal baru Limbangan yang pertama ini dilakukan supervisi terkait pendampingan Pemeberdayaan Bumdes atau Bumdesma,” kata Alfebian.

Sementara itu, Kepala Dispermasdes Kendal, Yanuar Fatoni menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kendal yang hadir untuk memberikan pendampingan kepada para Kades dan pengurus Bumdes Bumdesma di Kecamatan Limbangan terkait pendampingan legalitas Bumdes.

“Total riil untuk Bumdes di Kabupaten Kendal ada 241, untuk Bumdes yang berbadan hukum baru ada 23, sedangkan 142 Bumdes baru proses pendaftaran,” ungkap Yanuar.

Lebih lanjut Yanuar mengungkapkan bahwa musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk pendirian Bumdes itu hanya sebagai bukti pendirian Bumdes, dan harus didaftarkan ke Kementerian HUKUM dan HAM agar Bumdes tersebut bisa memiliki legalitas yang sah secara hukum.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Limbangan yang Bumdesnya sudah memiliki Badan Hukum. Namun bagi desa yang belum untuk secepatnya mendaftar agar memiliki Badan Hukum sehingga nantinya bisa lebih memajukan Bumdes yang dikelolanya,” imbuhnya.

Pihaknya juga terus mendorong Bumdes di Kabupaten Kendal, agar bisa tumbuh bergerak ke arah lebih maju.

Sedangkan Kajari Kendal; Erny Veronica menyampaikan, kegiatan ini merupakan program inovasi dari Kejaksaan Negeri Kendal untuk ikut serta dalam mendukung dan mengamankan pembangunan termasuk pembangunan desa.

Dijelaskannya, lanjut dia, bahwa pada pasal 30B Kejaksaan berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Prioritas Nasional untuk memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Menurutnya, salah satu indikator Pemerintahan Desa yang baik dan bersih bisa dilihat jika Pemdes tersebut sudah mendorong pemberdayaan masyarakatnya, salah satunya melalui Bumdes.

“Ini sudah sesuai dengan visi misi Bupati Kendal dan visi misi Pemerintah Pusat. Maka, mari kita bangun dan kembangkan Bumdesa atau Bumdesma. Kita harus bergerak bersama-sama, agar yang belum berbadan hukum untuk segera bisa didaftarkan, dan kami akan terus mendorong dan meberikan pendampingan, hingga Bumdes atau Bumdesma di Kabupaten Kendal semuanya memiliki Badan Hukum,” tutur Erny.

Melalui program inovasi ini Erny berharap Bumdes atau Bumdesma di Kecamatan Limbangan nantinya bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain untuk bergerak, dan jika semua Bumdes se-Kabupaten Kendal sudah bergerak, maka akan terlihat peningkatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan peran Bumdes atau Bumdesma.

Salah satu peserta yang ikut dalam kegiatan itu, Ely Matofani Direktur Bumdes Desa Limbangan menyampaikan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal, karena melalui acara ini dapat memacu semangat para pengurus Bumdes untuk bisa lebih maju lagi ke depan. Ia berharap, Bumdes yang dikelolanya bisa segera berbadan hukum dan bisa lebih luas lagi dalam pengelolaannya, yang tak lain adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

/sumber: kedungboto.desa.id

Kerja-kerja Rakyat

Pendampingan Masyarakat

Adalah proses fasilitasi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan.

Kita Baca

Pusat Komunitas

Biasa disebut Community Center, merupakan tempat kegiatan masyarakat yang mewadahi berbagai macam kegiatan masyarakat suatu wilayah.

Kita Baca

Konservasi Alam

Adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi flora dan fauna beserta beragam genetiknya demi memelihara ekosistem alam.

Kita Baca