Musyawarah Desa Untuk Perencanaan Pembangunan Desa Gondang Tahun 2015 Dengan Aplikasi Game My Village

LATAR BELAKANG

UU Desa yang telah diberlakukan di Indonesia merupakan suatu kemajuan bagi pembangunan desa. Dalam UU Desa tersebut, selain dipastikan bahwa desa akan memperoleh block grant dengan jumlah yang cukup besar, dinyatakan juga bahwa desa dapat memutuskan sendiri kebijakan pembangunan desanya. Sehingga keputusan yang dihasilkan oleh musyarawah desa menjadi keputusan final. Termasuk keputusan mengenai alokasi anggaran desa.

Hal ini membuat proses perencanaan dan monitoring pembangunan di desa menjadi suatu proses yang sangat berpengaruh dalam kehidupan desa. Semua keputusan pembangunan desa akan sangat bergantung pada musyawarah desa, sehingga desa dituntut untuk lebih mampu membuat perencanaan sendiri. Ketersediaan data guna mendukung kemudahan memahami permasalahan dalam kerangka proses perencanaan pembagunan menjadikan satu kebutuhan yang harus tersedia. Tidak terkecuali untuk monitoring pembangunan desa. Selain itu, kemampuan mengelola data dan proyek serta menjaga konsistensi antara rencana dan implementasi juga menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian akuntabilitas.

Secara khusus persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan partisipatif, yang pertama adalah kualitas usulan yang sangat rendah untuk rencana pembangunan. Hal ini karena seringkali warga dilibatkan namun tidak mendapat informasi yang memadai. Yang kedua, tidak adanya tools bagi warga untuk memahami keterkaitan antar aspek dalam pembangunan desa, dan yang keiga, proses perencanaan dan penganggaran seringkali menjadi sekedar proses formalitas dan tidak menarik, khususnya bagi para pemuda di desa, yang sebenarnya berpotensi memiliki ide dan komitmen perubahan di desa.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Sinergantara bekerjasama dengan Oopen Sky Academy menggagas metoda dan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diberi nama Game My Village (GMV). Sebuah inisiatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses akuntabilitas dan pemberdayaan warga. Game My Village (GMV) adalah suatu metoda untuk membantu pengelolaan pembangunan desa, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa. GMV  memanfaatkan  pendekatan  gamifikasi, visualisasi  data  dan  pengambilan  keputusan  partisipatif  untuk  membantu  proses  perencanaan pembangunan desa.

Prinsip-prinsip yang dimanfaatkan oleh GMV meliputi:

• Gamifikasi: metode yang menjadikan proses pengambilan keputusan dalam musyawarah desa menjadi proses yang menarik seperti seolah-olah memainkan game. Dalam pengamatan kami, proses musyawarah desa pada dasarnya adalah seperti proses gam, dimana ada berbagai pemain  yang  berusaha  memperjuangkan  kepentingan kelompoknya dan bersaing dengan pemain-pemain lainnya, seperti layaknya suatu game.
• Visualisasi Data: objek-objek konkrit dan data statistik yang ada di desa didigitalisasi  dan divisualisasikan dalam suatu tampilan yang dapat dilihat oleh seluruh peserta  forum musyawarah desa. Data tersebut diletakkan di atas peta digital desa tersebut,  sehingga data tersebut akan memiliki konteks lokasi yang memudahkan orang memahami maknanya.
• Pengambilan Keputusan Partisipatif: tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pada forum musyawarah desa ditingkatkan dalam game ini, dengan  meningkatkan interaksi antara peserta dengan objek-objek yang akan diputuskan.  Karena sistem ini memfasilitasi peserta forum untuk dapat mengajukan ide, usulan, sanggahan atau tanggapan tidak harus dengan cara verbal (berbicara), tapi bisa juga dengan memanfaatkan proses visual.

GMV  berusaha secara revolusioner melakukan transformasi proses perencanaan  pembangunan desa, dengan menjadikan proses tersebut menjadi proses yang  transparan, visual, berbasis data desa aktual, serta membuka kesempatan kepada sejumlah besar warga desa untuk terlibat dan berkolaborasi menentukan rencana desanya.

Transformasi yang berusaha dilakukan oleh GMV meliputi:

• Perbaikan sistem pendataan desa: dengan model pendataan partisipatif GMV,  update atas data desa bisa dilakukan dengan segera, kondisi mengenai objek-objek di desa (seperti gedung sekolah, jalan desa, demografi, dan lain-lain) dapat segera  diketahui, dan warga desa dapat menentukan sendiri objek apa (fisik dan non-fisik)  yang menurut mereka penyting untuk dipotret.
• Perbaikan proses pengambilan keputusan desa: visualisasi data yang ditampilkan  GMV menjadikan proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka bagi lebih  banyak peserta forum, lebih alami dengan pendekatan gamifikasi, serta lebih transparan (karena alasan-alasan dari setiap keputusan akan dapat dicocokan dengan keadaan desa yang sudah tervisualisasi).
• Persiapan menuju terjadinya open data di tingkat desa: dengan model pendataan seperti yang dijelaskan di atas, maka data mengenai  desa  akan  tersimpan  secara  digital. Hal ini memungkinkan diperolehnya analisis antar multi-year atau analisis antar desa.

Sejak bulan maret 2015, Persyarikatan Sekolah Rakyat telah melakukan pendampingan proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi GMV. Proses yang diawali dengan pembentukan tim desa diteruskan dengan training dan pemahaman terhadap GMV ini, pada akhir bulan ketiga (Mei) telah sampai pada tahapan kegiatan pramusrenbang. Kegiatan pramusren bertujuan untuk mengkonsultasikan beberapa kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan gambar-gambar obyek yang menguatkan permasalahan kepada para pemangku kepentingan desa.  

Tahapan selanjutnya setelah pra musren adalah musdes, Kegiatan ini menjadi proses partispasi akhir sebelum dokumen rencanna disahkan menjadi dokumen pelaksanan. Karena kegiatan ini merpakan keigiatan konsultasi akhir dari proses perencanan, maka peserta kegiatan ini adalah seluruh komponen masyarakat, baik itu sektor, wilayah, ataupun kelompok. Kami berharap, kegiatan ini menjadi kegiatan yang mudah, murah dan berkwalitas serta dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membangun desa, baik di Kendal maupun di kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalui memberkahi dan memberi cahaya terang untuk kita semua dalam rangka mencapai kejayaan Indonesia melalui penguatan desa

TUJUAN

• Mendorong warga/masyarakat Desa Gondang agar mampu mengenali kondisi dan lingkungan desanya, berdasarkan nilai strategis dan kemanfaatan suatu obyek dalam pembangunan desa dengan GMV;
• Penggunaan GMV sebagai alat untuk meningkatkatan kualitas data desa secara factual, yang tidak termuat dalam data statistic desa;
• Menjadikan proses perencanan sebagai bahan dasar dalam pembangunan sistem aplikasi GmV;
• Konsultasi, Klarifikasi dan Menggali masukan, saran dan ide-ide para pihak atas rencana pembangunan tahun 2015 yang didukung dengan visualisasi obyek.
• Bersama-sama melakukan pemetaan terhadap objek dan data perencanaan desa sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKP Desa Gondang tahun 2015

KELUARAN

• Munculnya kemampuan warga/masyarakat Desa Gondang dalam mengenali kondisi dan lingkungan desanya, berdasarkan nilai strategis dan kemanfaatan suatu obyek dalam pembangunan desa dengan GMV;
• Meningkatnya kualitas data desa secara factual menggunakan Game May Vilage
• Bertambahnya data statistik desa sebagai basis perencanaan pembangunan 
• Menjadikan proses perencanan sebagai bahan dasar dalam pembangunan sistem aplikasi GmV;
• Adanya lis/daftar masukan, saran dan ide-ide para pihak atas rencana pembangunan tahun 2015 yang didukung dengan visualisasi obyek.
• Adanya daftar obyek pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2015 untuk disepakati dan ditetapkan menjadi dokumen RKP Desa Gondang tahun 2015

AGENDA

•  Sambutan Kepala Desa, Pemerintah Diatasnya
•  Presentasi proses dan penyepakatan forum
•  Presentasi Tim Surfey terhadap data obyek dan Dokumen perencanaan
•  Tanggapan dan Masukan
•  Kesimpulan dan Penyepakatan Rencana Pembangunan 

PESERTA

Secara keseluruhan, orang-orang yang akan menjadi peserta kegiatan ini adalah,  

• Perangkat Desa Gondang
• Badan Permusyawaratan Desa Gondang
• Tim 11 (Tim Pembangunan Desa) Gondang
• Lembaga-Lembaga Desa Gondang
• Perwakilan Kelompok Masyarakat
• Perwakilan Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Agama

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 02 Juni 2015, jam 13.30 s/d selesai, bertempat di Balai Desa Gondang, Kec. Limbangan, Kendal.    

[Arifin Al Indandit]

Penyaluran Dana BOS Yang Bikin Masalah

Kendal, 24/05/2011; Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Kendal memperoleh kucuran dana BOS 2011 sebesar Rp.57.345.578.000. Ada 900 sekolah sebagai pihak penerima dana BOS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kendal dengan rincian untuk sekolah SD/MI menerima dana sebesar Rp.36.152.408.000,- dan sekolah SMP/MTs menerima dana sebesar Rp.21.193.170.000,-. 

Besaran alokasi bantuan persiswa adalah sebagai berikut :

Siswa SD/MI  menerima bantuan sebesar Rp.397.000 dari Pemerintah Pusat ditambah Rp.30.000 dari Pemerintah Propinsi. Sedangkan siswa SMP/MTs menerima bantuan sebesar Rp.570.000 dari Pemerintah Pusat ditambah Rp.50.000 dari Pemerintah Propinsi.

Meski demikian kucuran dana ini tidak memperlancar proses belajar mengajar namun justru menorehkan persoalan baru di lingkungan Pendidikan sebab terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah pada tahap pencairan dana baik di triwulan pertama maupun di triwulan kedua. 

Pada tahap pertama terjadi keterlambatan karena alasan penetapan APBD molor. Alasan ini tidak rasional sebab sudah ada SKB antara Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan terkait proses pencairan dana BOS tahap pertama yang memperbolehkan mencairkan dana sebelum APBD ditetapkan. 

Keterlambatan pencairan pada tahap kedua  disebabkan belum masuknya semua laporan pertanggungjawaban keuangan pihak sekolah ke Dinas Pendidikan sehingga DPPKAD tidak berani mencairkan dana sebelum ada permohonanan pencairan dari DIKPORA.

Akibatnya banyak pihak sekolah swasta kalang kabut mencari pinjaman untuk membayar gaji Guru honorer ke pihak lain. Karena memerlukan dana yang mendesak pihak sekolah banyak yang meminjam ke pihak ketiga yang mensyaratkan bunga pinjaman atas uang yang dipinjam. Padahal alokasi dana BOS tidak boleh digunakan untuk keperluan membayar bunga pinjaman. 

Hal lain yang perlu dicatat; dengan tertundanya proses pencairan membuat dana semakin lama mengendap di Bank mengakibatkan adanya bunga bank atas dana BOS tersebut. Hal ini menimbulkan kerawanan terhadap perbuatan korupsi oleh pejabat terkait sebab berdasarkan audit BPK banyak pihak di tahun 2010 yang tidak menyerahkan bunga ke kas negara  atas dana BOS yang mengendap di bank.

Demikianlah potret penyaluran dana BOS di Kabupaten Kendal yang harus dicarikan solusinya agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi di proses pencairan dana tahap ketiga nanti.

(RUSMAWARDI)

Diseminasi Hasil Survei WRC (Women Report Card)

Kendal, 22/01/2010 - Pattiro Sekolah Rakyat. Di rumah makan Aldila Kendal tim program ARG (Anggaran Responsive Gender) yaitu Arifin, Ali Ridho dan Anna telah melaksanakan salah satu bagian dari kegiatannya yaitu Diseminasi Hasil Survei.di mana dihadiri oleh 33 peserta 2 narasumber yaitu Bp. Cahyo Suraji dari Dinas Kesehatan  dan Bp. Pamuji Wido Utomo dari DPRD Kendal. 

Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social. Pelayanan public sendiri dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dari hasil survei yang didapat  selama 3 bulan di dapat  beberapa kesimpulan penting yang perlu menjadi perhatian publik terutama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik di Kabupaten Kendal, yaitu :

1. Pada tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP), dari hasil survei ternyata masih ditemukan adanya pungutan/biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa. Seharusnya berdasarkan UU tentang Sisdiknas, biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik hanyalah biaya personal (seperti transportasi). Sementara program beasiswa bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemda Kendal pada tahun 2009 tidak ada sama sekali. Padahal persoalan ini menjadi salah satu permasalahan utama pada sektor pendidikan seperti yang tercantum di dalam RPJMD.
2. Pada tingkat Pendidikan Menengah (SMA/SMK), juga banyak ditemukan anak yang berusia sekolah pada pendidikan menengah yang tidak bisa melanjutkan sekolah, sebagian besar disebabkan karena persoalan biaya yang memberatkan. Persoalan ini relevan dengan persoalan pendidikan di Kabupaten Kendal seperti tercantum dalam RPJMD, yaitu biaya pendidikan masih belum terjangkau untuk seluruh masyarakat. Namun, persoalan ini ternyata belum tercermin di dalam kebijakan anggaran daerah. Misalnya pada APBD tahun 2009, program/kegiatan lebih besar untuk kegiatan perlombaan dan infrastruktur.
3. Pada Pelayanan Kesehatan, dari hasil survei ditemukan ternyata masih terdapat perempuan yang menggunakan jasa dukun beranak/paraji dalam persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian SPM di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya 100%. Banyak diantara kader Posyandu yang bekerja tanpa upah (unpaid work), padahal peran mereka sangat penting dalam membantu program-pogram pemerintah seperti Pekan Imunisasi, pendataan gizi buruk, dan lain sebagainya. 
4. Pada sektor Pertanian, ternyata masih sedikit sekali perempuan yang terlibat dalam kelompok tani. Padahal dengan berkelompok petani perempuan dapat lebih meningkatkan produksi pertaniannya misalnya dengan mendapatkan bantuan modal dari pemerintah atau lainnya. Persoalan besar lainnya adalah ketersediaan pupuk, selain harga yang mahal juga pupuk sulit didapatkan. 

Prioritas kebutuhan perempuan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian dapat dilihat di bawah ini :

1. 1. Pendidikan Dasar dan Menengah: Beasiswa, Memperbaiki mutu guru untuk mendukung kualitas pendidikan, Penyediaan buku ajar/buku paket.
2. 2. Kesehatan: Persalinan gratis bagi Ibu hamil yang kurang mampu, Penambahan jumlah obat-obatan, Menyediakan Puskesmas Keliling bagi daerah jauh/sulit menuju Puskesmas/Pustu, Penambahan jumlah dokter, Penyediaan obat-obatan dan vitamin untuk KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) bagi yang kurang mampu.
3. 3.   Pertanin: Penyediaan pupuk, Penyuluhan pertanian secara berkala oleh petugas, penyuluh lapangan (PPL), Bantuan bibit, Pembinaan kelompok petani, Bantuan alat pertanian, Memfasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok tani, Penyediaan sewa alat pertanian (seperti traktor, dll), Penyediaan dan pengelolaan irigasi.
4. 4.   Pelatihan Keterampilan: 

Pelatihan yang dibutuhkan oleh perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga : Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Managemen Usaha, Pelatihan menjahit

Prioritas yang perlu disediakan oleh Pemerintah :

•     a. Menyediakan modal usaha bagi perempuan 
•     b. Memberikan bantuan alat-alat keterampilan 
•     c. Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama 
•     d. Memberikan pendampingan

Sementara itu, Dari Dinas kesehatan Bpk. Cahyo menjelaskan ? Dari SKPD kesehatan sendiri sebenarnya juga sudah melakukan survei untuk tingkat pelayanan tersebut. Dari 14 kriteria tersebiut kita menebar kuesioner kepada masyarakat yang datang ke pelayanan. Dari hasil survei tersebut, didapat perumusan indikator masyarakat. Jadi persepsi masyarakat terhadap petugas pelayan kesehatan di tahun 2008 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masuk kategori baik kinerjanya. Dari hasil tersebut kita rekap kita masuk di interval 2,51-3,25 itu masuk dari kategori baik. Kemudian saya menanggapai hasil survei PATTIRO, kita perlu cross cek tentang ketersediaan obat, apakah jumlahnya atau kuakitasnya? Kita usahakan ada dokter disetiap puskesmas? Dan masalah KB kita hanya tekankan kepada pelayanan saja.

Menurut Bapak Pamuji dari DPRD Kendal, di Anggaran APBD untuk Belanja tidak langsung 65% dan 35% untuk belanja langsung dari anggaran tersebut dianggaran 35% juga ada anggaran tidak langsung jadi kalau diteliti anggaran belanja tidak langsung bisa 80%, misalnya karena tambahan biaya untuk membayar GTT yang belum habis masa kontraknya. Hal tersebut bisa membuat anggaran defisit, dengan demikian perlu dilakukan efisiensi anggaran, kemudian diperhitungkan dengan SILPA (sisa bulan lalu). Tapi kebocoran pada pelelangan atau kebocoran lain yang sudah diatur, untuk itu kami berharap ke depan untuk APBD bisa berpihak kepada masyayakt dan mohon bantuan kepada PATTIRO dan rekan-rekan untuk bisa mendukung DPRD demi kemajuan Kabupaten Kendal. Harapan kami ke depan seperti itu, apakah APBD sudah berpihak kepada masyarakt atau belum? Tutur Bp. Pamuji.

[Sri Ana]