Kendal, 22/01/2010 - Pattiro Sekolah Rakyat. Di rumah makan Aldila Kendal tim program ARG (Anggaran Responsive Gender) yaitu Arifin, Ali Ridho dan Anna telah melaksanakan salah satu bagian dari kegiatannya yaitu Diseminasi Hasil Survei.di mana dihadiri oleh 33 peserta 2 narasumber yaitu Bp. Cahyo Suraji dari Dinas Kesehatan dan Bp. Pamuji Wido Utomo dari DPRD Kendal.
Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social. Pelayanan public sendiri dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dari hasil survei yang didapat selama 3 bulan di dapat beberapa kesimpulan penting yang perlu menjadi perhatian publik terutama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik di Kabupaten Kendal, yaitu :
- Pada tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP), dari hasil survei ternyata masih ditemukan adanya pungutan/biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa. Seharusnya berdasarkan UU tentang Sisdiknas, biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik hanyalah biaya personal (seperti transportasi). Sementara program beasiswa bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemda Kendal pada tahun 2009 tidak ada sama sekali. Padahal persoalan ini menjadi salah satu permasalahan utama pada sektor pendidikan seperti yang tercantum di dalam RPJMD.
- Pada tingkat Pendidikan Menengah (SMA/SMK), juga banyak ditemukan anak yang berusia sekolah pada pendidikan menengah yang tidak bisa melanjutkan sekolah, sebagian besar disebabkan karena persoalan biaya yang memberatkan. Persoalan ini relevan dengan persoalan pendidikan di Kabupaten Kendal seperti tercantum dalam RPJMD, yaitu biaya pendidikan masih belum terjangkau untuk seluruh masyarakat. Namun, persoalan ini ternyata belum tercermin di dalam kebijakan anggaran daerah. Misalnya pada APBD tahun 2009, program/kegiatan lebih besar untuk kegiatan perlombaan dan infrastruktur.
- Pada Pelayanan Kesehatan, dari hasil survei ditemukan ternyata masih terdapat perempuan yang menggunakan jasa dukun beranak/paraji dalam persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian SPM di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya 100%. Banyak diantara kader Posyandu yang bekerja tanpa upah (unpaid work), padahal peran mereka sangat penting dalam membantu program-pogram pemerintah seperti Pekan Imunisasi, pendataan gizi buruk, dan lain sebagainya.
- Pada sektor Pertanian, ternyata masih sedikit sekali perempuan yang terlibat dalam kelompok tani. Padahal dengan berkelompok petani perempuan dapat lebih meningkatkan produksi pertaniannya misalnya dengan mendapatkan bantuan modal dari pemerintah atau lainnya. Persoalan besar lainnya adalah ketersediaan pupuk, selain harga yang mahal juga pupuk sulit didapatkan.
Prioritas kebutuhan perempuan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian dapat dilihat di bawah ini :
- 1. Pendidikan Dasar dan Menengah: Beasiswa, Memperbaiki mutu guru untuk mendukung kualitas pendidikan, Penyediaan buku ajar/buku paket.
- 2. Kesehatan: Persalinan gratis bagi Ibu hamil yang kurang mampu, Penambahan jumlah obat-obatan, Menyediakan Puskesmas Keliling bagi daerah jauh/sulit menuju Puskesmas/Pustu, Penambahan jumlah dokter, Penyediaan obat-obatan dan vitamin untuk KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) bagi yang kurang mampu.
- 3. Pertanin: Penyediaan pupuk, Penyuluhan pertanian secara berkala oleh petugas, penyuluh lapangan (PPL), Bantuan bibit, Pembinaan kelompok petani, Bantuan alat pertanian, Memfasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok tani, Penyediaan sewa alat pertanian (seperti traktor, dll), Penyediaan dan pengelolaan irigasi.
- 4. Pelatihan Keterampilan:
Pelatihan yang dibutuhkan oleh perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga : Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Managemen Usaha, Pelatihan menjahit
Prioritas yang perlu disediakan oleh Pemerintah :
- a. Menyediakan modal usaha bagi perempuan
- b. Memberikan bantuan alat-alat keterampilan
- c. Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama
- d. Memberikan pendampingan
Sementara itu, Dari Dinas kesehatan Bpk. Cahyo menjelaskan ? Dari SKPD kesehatan sendiri sebenarnya juga sudah melakukan survei untuk tingkat pelayanan tersebut. Dari 14 kriteria tersebiut kita menebar kuesioner kepada masyarakat yang datang ke pelayanan. Dari hasil survei tersebut, didapat perumusan indikator masyarakat. Jadi persepsi masyarakat terhadap petugas pelayan kesehatan di tahun 2008 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masuk kategori baik kinerjanya. Dari hasil tersebut kita rekap kita masuk di interval 2,51-3,25 itu masuk dari kategori baik. Kemudian saya menanggapai hasil survei PATTIRO, kita perlu cross cek tentang ketersediaan obat, apakah jumlahnya atau kuakitasnya? Kita usahakan ada dokter disetiap puskesmas? Dan masalah KB kita hanya tekankan kepada pelayanan saja.
Menurut Bapak Pamuji dari DPRD Kendal, di Anggaran APBD untuk Belanja tidak langsung 65% dan 35% untuk belanja langsung dari anggaran tersebut dianggaran 35% juga ada anggaran tidak langsung jadi kalau diteliti anggaran belanja tidak langsung bisa 80%, misalnya karena tambahan biaya untuk membayar GTT yang belum habis masa kontraknya. Hal tersebut bisa membuat anggaran defisit, dengan demikian perlu dilakukan efisiensi anggaran, kemudian diperhitungkan dengan SILPA (sisa bulan lalu). Tapi kebocoran pada pelelangan atau kebocoran lain yang sudah diatur, untuk itu kami berharap ke depan untuk APBD bisa berpihak kepada masyayakt dan mohon bantuan kepada PATTIRO dan rekan-rekan untuk bisa mendukung DPRD demi kemajuan Kabupaten Kendal. Harapan kami ke depan seperti itu, apakah APBD sudah berpihak kepada masyarakt atau belum? Tutur Bp. Pamuji.
[Sri Ana]
